PELALAWAN, TULISFAKTA.COM | | Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar rapat koordinasi khusus membahas masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (4/5/2026), rapat dipimpin langsung Bupati Zukri dan dihadiri oleh Ketua DPRD, Kajari, unsur TNI/Polri, perwakilan BPH Migas, Pertamina, serta seluruh pengelola SPBU.
Dalam arahannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat adalah prioritas utama agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan tenang tanpa terganggu oleh persoalan BBM,” tegasnya.
Penyebab Antrean Panjang
Berdasarkan peninjauan lapangan, teridentifikasi beberapa faktor utama penyebab kemacetan dan antrean panjang di SPBU. Di antaranya adalah keterlambatan distribusi, lonjakan permintaan akibat peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi, serta tidak beroperasinya penyalur eceran di tingkat desa.
“Ketika penyalur di desa tidak ada, masyarakat akhirnya berbondong-bondong ke SPBU. Ini yang menyebabkan antrean panjang,” jelas Bupati.
Kondisi ini diperparah oleh adanya SPBU yang tutup sementara, seperti di wilayah Segati, Kecamatan Langgam, yang sedang menghadapi proses hukum. Meskipun menegaskan tidak akan mengintervensi hukum, Bupati meminta pelayanan publik tetap berjalan mengingat SPBU tersebut melayani sekitar 20 ribu kepala keluarga.
Kendala serupa juga terjadi di Kecamatan Kuala Kampar yang memiliki tantangan geografis sulit dijangkau, sehingga warga harus menempuh jarak jauh bahkan lewat jalur air.
Langkah Konkret dan Solusi
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pertamina mengakui adanya lonjakan permintaan signifikan sejak 18 April 2026 menyusul penyesuaian harga BBM non-subsidi. Sebagai solusi, Pertamina telah menambah pasokan BBM subsidi sekitar 20 persen dan mempercepat jam operasional depot mulai pukul 04.30 WIB.
Untuk jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan merekomendasikan pembentukan sub-penyalur resmi di setiap desa serta mengusulkan penambahan SPBU kompak di wilayah yang membutuhkan.
Peringatan Keras
Di akhir rapat, Bupati Zukri memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha SPBU agar beroperasi sesuai aturan. Ia menegaskan tidak akan menoleransi praktik penyimpangan seperti penimbunan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Saya minta seluruh SPBU tertib dan tidak bermain. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah bersama aparat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi,” pungkasnya.
Pemerintah memastikan akan terus berkoordinasi intens dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM kembali lancar dan merata di seluruh wilayah Pelalawan. (Jodi)
Editor : Redaksi
