PELALAWAN, TULISFAKTA.COM | | Plt Camat Pangkalan Kuras, H. Abdul Gafur, SH, menjadi sorotan setelah diduga melakukan perjalanan selama empat hari ke Lombok, mulai Selasa hingga Jumat, 17-20 Desember 2024. Perjalanan tersebut kabarnya melibatkan kepala desa se-Kecamatan Pangkalan Kuras, keluarga, dan beberapa staf desa.
Ironisnya, perjalanan ini dilakukan di tengah defisit anggaran APBD Kabupaten Pelalawan dan dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta pejabat untuk membatasi perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Saat tim Tulisfakta.com mencoba meminta klarifikasi melalui WhatsApp, kontak mereka justru diblokir oleh Plt Camat Pangkalan Kuras. Meski demikian, tim berhasil menghubungi beliau melalui nomor lain, namun belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Masyarakat mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut, yang terkesan lebih seperti rekreasi dibandingkan tugas dinas resmi.
“Kalau ini tugas negara, mengapa membawa keluarga? Jika butuh refreshing, seharusnya dilakukan di luar hari kerja,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut juga menegaskan bahwa sebagai pelayan masyarakat, pejabat seharusnya mengutamakan pelayanan publik dan mempertimbangkan situasi mendesak sebelum meninggalkan tanggung jawab mereka.
H. Abdul Gafur mengakui keberadaannya di Lombok, tetapi menolak memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp. Beliau justru menawarkan pertemuan langsung, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai tujuan perjalanan tersebut.
Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Dalam situasi defisit anggaran, pejabat harus menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran yang bijak dan bertanggung jawab,” ujar salah satu pengamat yang juga enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang untuk menginvestigasi dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Kejelasan mengenai tujuan perjalanan serta pembiayaannya menjadi hal yang sangat ditunggu.
Tulisfakta.com akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah tetap terjaga.
Penulis : Rian
Editor : Redaksi
