JAKARTA, TULISFAKTA.COM | | Masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand jadi perhatian anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKB, Rina Sa’adah. Ia mendesak agar pemerintah menelusuri lengkap bagaimana beras itu bisa masuk ke pelabuhan bebas sabang, aceh, serta mengungkap semua pihak yang mungkin terlibat, dari pelaku di lapangan sampai jaringan yang terstruktur.
Rina merasa temuan ini tidak sesuai dengan aturan presiden prabowo subianto yang menghentikan impor beras demi memperkuat ketahanan pangan. Ia meminta agar pemerintah memberitahukan hasil investigasi secara terbuka dan memberi hukuman yang berat jika terbukti ada pelanggaran.
“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari thailand tersebut. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perintah presiden prabowo yang melarang impor beras. Pemerintah harus menelusuri semuanya dan jangan sampai ada yang main-main dengan aturan negara. Jika sudah ketahuan siapa dalangnya, berikan hukuman tegas tanpa kompromi,” kata rina di jakarta, senin (24/11/2025).
Ia menilai masuknya ratusan ton beras ilegal menandakan kurangnya pengawasan sehingga memberi kesempatan bagi penyelundupan. Rina meminta agar pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang sepertinya sudah lama dipakai. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” ucapnya.
Rina juga menyebut angka 250 ton menandakan adanya dugaan jaringan yang terorganisir. Menurutnya, jumlah sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan logistik yang kuat.
“Ini bukan pelanggaran biasa saja. Pemerintah harus mengungkap sampai tuntas, bukan cuma menangkap pelaku lapangan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa masuknya beras ilegal bisa mengganggu kestabilan harga dan merugikan petani lokal sebab beras impor biasanya dijual lebih murah.
“Jumlah sedikit saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton beras. Ini bahaya bagi daya saing petani serta ketahanan pangan,” tegasnya.
Saat ini persediaan beras nasional berada di level aman, yaitu hampir 4,2 juta ton. Namun rina meminta agar pemerintah tetap memperketat pengawasan agar kondisi stok yang baik tidak membuat sistem kontrol jadi lemah.
Kasus beras ilegal di sabang bermula dari laporan penemuan 250 ton beras impor di suatu gudang. Menteri pertanian amran sudah berkoordinasi dengan banyak kementerian serta lembaga agar menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan beras itu tidak dijual ke masyarakat. (Bintang)
Editor : Redaksi
