JAKARTA, Tulisfakta.com | | Penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo memasuki babak baru yang menjadi sorotan luas. Hal ini menyusul penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap dua tersangka, yaitu Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma, pada pagi hari ini, Jumat (19/6). Meskipun demikian, perkembangan terbaru menunjukkan, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum kedua tersangka dengan disertai jaminan dari pihak keluarga telah dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Perkembangan ini memicu pertanyaan publik mengenai arah proses hukum selanjutnya, termasuk kewajiban pihak yang merasa dirugikan untuk hadir dalam persidangan. Untuk mengurai duduk perkara dan aspek hukumnya, Ruang Konsensus mengundang Abd. Aziz, ahli hukum pidana sekaligus Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), dalam program Unpacking Indonesia.
Menurut Aziz, dari sisi hukum acara yang berlaku di Indonesia, mantan Presiden Joko Widodo tidak memiliki ruang untuk menghindari proses hukum jika ditetapkan sebagai pihak yang mengajukan pelaporan atau menjadi saksi kunci. “Secara yuridis, tidak ada pilihan lain. Jokowi wajib hadir dalam persidangan guna menjelaskan posisinya dan membuktikan kebenaran dalil yang disampaikan, baik sebagai pelapor maupun saksi yang memberikan keterangan langsung di hadapan hakim,” tegas pria yang berkantor di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat ini.
Lebih lanjut menjelaskan, proses persidangan ini dipandang memiliki bobot signifikan karena menyangkut kredibilitas lembaga negara, kepercayaan publik, serta penegakan hukum yang adil. “Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat dalam negeri. Dunia internasional dipastikan akan turut memantau jalannya persidangan untuk melihat bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja secara independen, transparan, dan tidak memihak siapapun tanpa memandang jabatan atau status sosial,” tambahnya.
Terkait keputusan penangguhan penahanan, ahli hukum yang juga advokat ini menilai langkah tersebut masih dalam koridor hukum selama memenuhi syarat prosedural yang ditetapkan undang-undang. “Penangguhan penahanan bukan berarti pembebasan dari tanggung jawab hukum. Ini adalah salah satu kewenangan jaksa dan hakim yang harus dinilai berdasarkan pertimbangan keamanan proses, tidak melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya belum merilis jadwal resmi sidang perdana. Masyarakat diminta menunggu perkembangan selanjutnya melalui keterangan resmi dari lembaga penegak hukum guna menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Penulis : Rian
Editor : Jajang N
