PEKANBARU, Tulisfakta.com | | Gerakan Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (GERMAS PPA) secara resmi meminta Ketua DPRD Kota Pekanbaru untuk memanggil dan mengumpulkan seluruh pemilik serta pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) dan bioskop mini di wilayah kota ini dalam satu forum dengar pendapat bersama.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Rika Parlina S.H., Wakil Ketua Umum GERMAS PPA didampingi Tim, Senin (21/9/2026), dalam audiensi yang digelar sebagai tindak lanjut hasil pemantauan lapangan yang dilakukan ke sejumlah lokasi hiburan. Dalam pemantauan tersebut ditemukan fakta mengkhawatirkan: anak di bawah umur bebas masuk ke tempat hiburan dewasa, bahkan ada kasus anak mengalami overdosis di salah satu THM di Pekanbaru.
“Kami tidak datang tanpa data. Turun langsung ke lokasi, kami temukan anak-anak yang seharusnya berada di rumah atau sekolah justru berada di lingkungan yang berisiko dan tidak sesuai usia. Kondisi ini sudah melampaui batas kewajaran dan membahayakan masa depan anak-anak Pekanbaru,” papar Rika Parlina S.H., Wakil Ketua Umum GERMAS PPA, didampingi tim.
Temuan tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan bukti nyata adanya celah pengawasan serta pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan akses anak ke tempat hiburan khusus dewasa.
Melalui forum dengar pendapat yang diminta, Rika Parlina S.H. beserta seluruh tim GERMAS PPA mengusulkan: menyampaikan fakta lapangan secara terbuka, mendengar penjelasan para pengelola, serta menyusun kesepakatan mengikat.
“Kami memohon Ketua DPRD memfasilitasi pertemuan ini agar tidak ada lagi alasan ketidaktahuan. Setiap pemilik usaha wajib tahu dan wajib patuh: anak di bawah umur dilarang keras masuk ke tempat hiburan dewasa, sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Pertemuan ini bukan untuk menyalahkan sepihak, melainkan membangun kepatuhan bersama demi perlindungan hak anak.
Menanggapi permohonan yang disampaikan Rika Parlina S.H. didampingi jajaran tim GERMAS PPA, Ketua DPRD Kota Pekanbaru menyambut baik dan menyetujui usulan tersebut. Beliau memberikan jangka waktu satu minggu untuk menyusun dan mengundang seluruh pihak terkait guna pelaksanaan pertemuan tersebut.
Rika Parlina S.H. menegaskan, upaya ini adalah bagian dari perjuangan menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak. Perlindungan anak tidak bisa dilakukan sendirian; butuh kepatuhan pengusaha, pengawasan pemerintah, dan dukungan seluruh masyarakat.
“Kami berharap forum ini melahirkan keputusan nyata, bukan sekadar janji. Anak Pekanbaru berhak tumbuh aman, terlindungi, dan jauh dari bahaya,” pungkasnya.
Hasil pertemuan akan dipantau dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bersama.
Penulis : Rian
Editor : Jajang
