PEKANBARU, Tulisfakta.com | | Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi Riau menjalin kerja sama strategis guna menggenjot pendapatan asli daerah melalui penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagai terobosan baru, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diberdayakan untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi perpajakan hingga ke tingkat lingkungan warga.
Penandatanganan penyerahan data tunggakan PKB dari Pemprov Riau kepada Pemko Pekanbaru berlangsung di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menilai kerja sama ini merupakan langkah nyata memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Menurutnya, keberadaan perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan menjadi modal penting yang dimiliki Pemko Pekanbaru.
“Keterlibatan kader PKK akan menjadi kekuatan tambahan. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi mengenai PKB, tetapi juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peran mereka lebih sebagai pendidik dan pengingat agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Data yang diserahkan menunjukkan total tunggakan PKB di Kota Pekanbaru mencapai sekitar Rp159 miliar, dengan jumlah kendaraan yang memiliki kewajiban tertunggak diperkirakan mencapai 393 ribu unit. Melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi yang masif, pemerintah menargetkan minimal 60 persen dari total nilai tunggakan tersebut dapat tertagih hingga akhir tahun 2026.
SF Hariyanto menyampaikan optimisme tinggi target tersebut dapat tercapai berkat dukungan penuh dari seluruh elemen di Pemko Pekanbaru. Ia bahkan menilai model kolaborasi ini layak direplikasi oleh kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau.
“Ini contoh kerja sama yang sangat baik. Nanti akan kami dorong agar daerah lain dapat menerapkan hal serupa demi meningkatkan kontribusi pendapatan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik inisiatif yang digagas Pemprov Riau tersebut. Ia menegaskan peningkatan penerimaan pajak menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
“Kami berterima kasih atas langkah strategis ini. Ini adalah bentuk nyata mencari sumber pendapatan sendiri agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Kami mengimbau seluruh warga yang memiliki tunggakan untuk segera melunasi kewajibannya, mengingat pajak yang dibayarkan akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (Wawan)
Editor : Jajang N
