JAKARTA, Tulisfakta.com | | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas di tahun 2026, menegaskan bahwa penanganan pemerintah selama ini masih berjalan reaktif dan belum menyentuh akar masalah. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mendesak perubahan mendasar: mengoptimalkan peran TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terencana, terkomando, dan didukung kesiapan alutsista yang memadai, bukan sekadar pengerahan personel saat api sudah meletup.
Data menunjukkan skala bencana yang terus mengkhawatirkan. Sepanjang Januari–Juni 2026, luas lahan terbakar secara nasional telah mencapai lebih dari 107.000 hektare. Riau tercatat sebagai salah satu provinsi terdampak terparah, dengan luas lahan terbakar mendekati 19.000 hektare hingga awal September. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, di mana titik panas sempat melonjak hingga ribuan titik dalam sehari.
Yang lebih mengkhawatirkan, memasuki bulan Oktober, jumlah titik panas berkepercayaan tinggi justru kembali meningkat tajam — padahal periode puncak kemarau diperkirakan telah berlalu. Ini membuktikan bahwa kebakaran bukan sekadar masalah cuaca, melainkan kegagalan sistemik dalam pencegahan dan pengawasan.
“Karhutla ini bukan bencana yang datang tiba-tiba. Ia berulang setiap tahun, di provinsi yang sama, pada bulan yang sama. Kalau ancamannya bisa diprediksi, maka penanganannya harus bisa direncanakan seperti sebuah operasi militer, dengan komando yang jelas, pembagian sektor, dan kesiapan sejak sebelum api muncul,” ujar Syahrul Aidi.
Syahrul menegaskan, pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam — termasuk karhutla — bukanlah bantuan sukarela semata, melainkan bagian dari tugas OMSP yang diamanatkan Undang-Undang tentang TNI. Artinya, kesiapan menghadapi karhutla harus dirancang secara doktriner, organisasional, dan dalam perencanaan anggaran yang matang, bukan reaktif.
Tahun ini, negara telah mengerahkan lebih dari 80.000 personel TNI untuk memadamkan api. Namun Syahrul menilai angka tersebut belum diiringi dengan perubahan pola penanganan. TNI masih lebih sering berperan sebagai “tenaga tambahan”, belum menjadi kekuatan operasional yang terintegrasi dalam satu komando bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah — tentu tanpa mengurangi prinsip supremasi sipil dan keputusan politik negara.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, Syahrul mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar masalah lingkungan domestik. Asap yang melintas ke negara tetangga berdampak langsung pada citra dan posisi tawar Indonesia di kawasan ASEAN.
“Ketika asap kita sampai ke negara tetangga, yang dipertaruhkan adalah nama baik bangsa. Penanganan karhutla yang cepat dan tegas adalah bagian dari menjaga kedaulatan dan martabat diplomasi Indonesia,” tegasnya.
Untuk memutus siklus berulang ini, Syahrul Aidi menyampaikan lima rekomendasi utama:
1. Komando Operasi Permanen dan Siaga Musiman
Struktur komando khusus penanganan karhutla harus sudah diaktifkan sebelum musim kemarau tiba di enam provinsi prioritas, bukan dibentuk setelah api menyebar luas.
2. Penguatan Alutsista Dwifungsi
Pengadaan dan pemeliharaan pesawat angkut, helikopter, serta kemampuan teknologi modifikasi cuaca di TNI Angkatan Udara perlu dirancang khusus untuk mendukung pemadaman udara dan operasi kemanusiaan secara berkelanjutan.
3. Intelijen dan Pengawasan Teritorial
Jaringan teritorial TNI dimanfaatkan untuk deteksi dini kebakaran serta mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk korporasi yang melanggar aturan.
4. Kepastian Anggaran OMSP
Komisi I akan mendorong alokasi anggaran OMSP yang jelas dan terpisah dalam anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga penanggulangan bencana tidak menggerus dana pembinaan kekuatan militer.
5. Evaluasi Kinerja Bersama
Komisi I akan meminta penjelasan resmi kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI mengenai evaluasi pelibatan TNI dalam karhutla 2026, sebagai dasar perbaikan sistemik menghadapi musim kemarau tahun depan.
“Prajurit kita sudah bekerja keras di lahan gambut, di tengah asap dan panas. Tugas kami di DPR adalah memastikan mereka bekerja dengan doktrin yang jelas, peralatan yang memadai, dan anggaran yang cukup. Jangan sampai tahun depan kita kembali memadamkan api dengan cara yang sama,” pungkas Syahrul Aidi.
Penulis : Bintang
Editor : Jajang N
