PEKANBARU, TULISFAKTA.COM | | Dugaan adanya pengucilan sosial terhadap jurnalis oleh Polda Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba dan Humas menarik perhatian tajam dari pelaku di dunia media dan organisasi pers di tingkat nasional.
Ketua Umum DPP AMI, Ismail Sarlata, mengekspresikan rasa kecewanya terhadap tindakan polisi yang dianggap menghambat hak jurnalis dalam konferensi pers Dirnarkoba Polda Riau yang berlangsung pada Selasa (11/11/2025).
“Tindakan Polda Riau terhadap jurnalis dalam konferensi pers sangat disayangkan. Ini menunjukkan adanya diskriminasi dan pengucilan kepada rekan-rekan media,” kata Ismail Sarlata saat dimintai pendapat.
Ismail berpendapat bahwa apa yang dilakukan aparat adalah sebuah bentuk eksklusi sosial – pengucilan jurnalis di dalam konteks pekerjaan mereka. Dia percaya hal ini dapat menghalangi hak jurnalis untuk mendapatkan, mengelola, dan menyebarkan informasi kepada publik, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Media Indonesia harus memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap media, terlebih hingga menyebabkan pengucilan,” tegasnya.
Di samping itu, Ismail juga mengungkapkan bahwa para pelaku usaha media dan pimpinan yang ada di Riau berencana untuk menyambangi Kapolda Riau, untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan mereka terkait tindakan Direktorat Narkoba dan Humas Polda Riau.
“Polri merupakan milik masyarakat, bukan milik sekelompok orang atau media tertentu. Semua jurnalis berhak menjalankan tugas mereka dengan setara,” lanjutnya dengan tegas.
Ismail juga meminta Kapolda Riau untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam tindakan pengucilan terhadap media. Menurutnya, sikap tersebut tidak hanya merusak kemitraan antara Polri dan media tetapi juga menyakiti perasaan jurnalis Indonesia, khususnya di Riau.
“Mereka siapa? Mereka adalah kita. Kita siapa? Kita adalah Pers Indonesia. Kita adalah Aliansi Media Indonesia,” tutup Ismail Sarlata dengan semangat.
Sumber: DPP AMI
Editor : Redaksi
