MALANG, Tulisfakta.com | | Di tengah hiruk-pikuk kesibukan masing-masing, tiga sahabat lama sekaligus alumni UIN Sunan Kalijaga Malang kembali duduk bersama di sebuah sudut hotel kawasan Kota Malang, Sabtu (19/9). Bukan sekadar reuni biasa, pertemuan itu melahirkan perbincangan mendalam tentang bangsa, pendidikan, hukum, dan keadaban.
Tiga tokoh yang berkumpul itu adalah Nasrul Johan, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Rohidin, pengusaha sekaligus pengurus Pondok Pesantren Ar-Rahmah Malang; serta Abd. Aziz, pendiri Firma Hukum Progresif Law Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), dan Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).
Ketiganya adalah lulusan yang pernah sama-sama mengabdi sebagai Musyrif di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly, pesantren mahasiswa UIN Malang. Dulu, hari-hari mereka diisi pendampingan mahasiswa, kegiatan bersama, hingga makan sederhana selepas salat Maghrib tanpa protokoler dan kebersamaan yang menumbuhkan ikatan persaudaraan tak mudah putus meski dipisah profesi dan jarak.
Pertemuan bermula dari pesan singkat Nasrul Johan yang mengajak Abd. Aziz ngopi dan berdiskusi saat berada di Malang. Rohidin pun menyempatkan hadir seusai mengantar keluarga. Malam itu, di tengah asap jamu bakar dan secangkir kopi hangat, percakapan tak berhenti pada kenangan masa lalu. Mereka membincang negara, pendidikan, pesantren, hukum, dan di atas segalanya keadaban.
“Kami kembali duduk bukan sebagai tiga orang dengan profesi berbeda, melainkan sahabat lama yang membawa kegelisahan yang sama: bagaimana bangsa ini dapat terus bertumbuh tanpa kehilangan keadabannya,” ujar Abd. Aziz.
Diskusi berlangsung terbuka dan tajam. Argumen berhadapan dengan argumen, namun tak ada yang ingin menang sendiri. Tujuannya bukan mencari siapa paling benar, melainkan memandang persoalan bangsa dengan lebih jernih.
Mereka sepakat: bangsa yang besar bukan semata kaya sumber daya alam, canggih teknologi, atau tumbuh ekonomi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga keadaban.
Kampus dan pesantren memikul tanggung jawab besar itu. Keduanya tak boleh hanya melahirkan orang pintar atau paham teks agama, melainkan manusia yang menghargai perbedaan, menghormati hukum, dan berani membela yang lemah.
“Kecerdasan tanpa keadaban dapat menjadi kekuatan yang kehilangan arah. Kekuasaan tanpa keadaban dapat memisahkan negara dari rakyatnya,” tegas Abd. Aziz.
Saat pembicaraan menyentuh ranah hukum, Abd. Aziz menegaskan keyakinannya: hukum tak boleh hanya melayani mereka yang mampu membayarnya. Akses keadilan adalah hak setiap warga, terlebih bagi kelompok tak beruntung secara ekonomi.
“Jika tidak kita, siapa yang akan hadir membersamai mereka?” tanyanya. “Mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan adalah sahabat kita, bagian dari wajah bangsa yang tak boleh ditinggalkan.”
Karena itu, pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu menjadi jalan pengabdian yang terus dijalaninya untuk mewujudkan hukum progresif yang bernyawa, berbicara, dan hidup untuk menghidupkan sesama.
Meski kesempatan bertemu tak selalu mudah didapat di tengah kesibukan, persahabatan ketiganya tetap terjaga. Pertemuan ini membuktikan: tak butuh panggung besar atau moderator, cukup kebersamaan jujur untuk membicarakan masa depan negeri.
Abd. Aziz juga mengumumkan kelanjutan perjalanan akademiknya setelah menempuh sarjana hingga magister di bidang pendidikan dan hukum, kini bersiap melanjutkan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Ia memohon doa dari semua pihak agar langkah ini menjadi bagian pengabdian yang lebih luas.
“Pada akhirnya, membincang negara bukan sekadar soal kekuasaan. Ia soal manusia, hukum, pendidikan, persaudaraan, dan keadaban,” tutupnya.
Semoga dari percakapan sederhana di sudut kota Malang ini, lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia.
Penulis : Bintang
Editor : Jajang N
